Kementerian Sosial bersiap memberikan dukungan administratif untuk pembentukan Komite Nasional Penyandang Cacat

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan perlu adanya rencana dan tindakan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial dalam rapat internal dengan jajarannya untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Penyandang Cacat. Sebagai lembaga pemantau, perwujudan, dan pembelaan hak-hak penyandang disabilitas, Majelis Nasional sudah menanti sejak lama. —— Bertanggung jawab atas tugas-tugas pelatihan dari Perintah Ketua Komisi Pendidikan Nasional di bawah yurisdiksinya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 131, 132, 134 dan 149 UU Penyandang Disabilitas tahun 2016, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun Keputusan Presiden tentang Kuomintang berdasarkan atribut dan fungsinya. Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membahasnya, kemudian diproses oleh Sekretariat Kementerian Negara untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Sejak persiapan dimulai, DPO telah dilibatkan, dan pemerintah telah merespon keinginan untuk pembangunan. -Mensos menyampaikan bahwa sebagai asisten presiden, ia dan jajarannya siap menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dalam “Peraturan Presiden”, yaitu pembentukan sekretariat Kuomintang serta pemilihan dan pengusulan presiden. Anggota calon presiden. Saat ini, Kemensos akan segera mereview / mengusulkan anggaran tahun 2020 dan memastikan adanya anggaran untuk rencana KND tahun 2021. Selain itu, pihaknya sedang mempersiapkan pemilihan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan. Diharapkan Panitia Pemilihan akan bekerja secara langsung, menyeleksi 14 calon di depan umum, dan menyerahkannya ke Menteri Sosial, kemudian Menteri Sosial mengusulkan kepada Presiden untuk memutuskan. Kantor Sumber Daya Manusia, Sekretariat dan Infrastruktur. Setelah semua persiapan diharapkan selesai tahun 2020, komisaris KND yang terpilih pada awal tahun 2021 dapat segera menyusun rencana kerja dan melaksanakan rencana kerjanya, dan diberi wewenang oleh Perpres untuk menyusun berbagai regulasi, termasuk pembentukan Menteri Sosial. Mengatakan: “Oleh karena itu, jelas sekali bahwa tugas Sekretariat KND adalah dukungan administratif”.

Saat mempertanyakan tanggapan masyarakat terhadap peran Kemensos dalam pembentukan KND, Kemensos memastikan tidak ikut serta dalam fungsi KND apapun dalam menjalankan peran KND. -Mensos mengumumkan: “Jangan khawatir, karena Sekretariat hanya dukungan administratif dan Kementerian Sosial tidak akan ikut campur.” Keberhasilan KND, menurut Mensos, akan ditentukan oleh kinerja anggota Panitia Pemilihan. -Mensos menambahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2106 mewajibkan Menteri Sosial untuk memastikan koordinasi di tingkat nasional dengan kementerian terkait dan lembaga pemerintah non kementerian. -Kementerian Sosial telah bekerja keras dan terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian dan komisi pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Disadari bahwa masalah disabilitas merupakan masalah antar departemen, dan penanganan penyandang disabilitas melibatkan lembaga lintas departemen.

Menteri berharap seusai forum Kuomintang, spesifik dakwah dengan banyak partai politik, seperti bagaimana penerapan regulasi tentang penyandang disabilitas di pemerintahan dan swasta, secara bertahap mewujudkan hak penggunaan fasilitas layanan publik, dan mengadopsi Tindakan afirmatif untuk mewujudkan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Post a comment