Kementerian Perhubungan memastikan Indonesia siap menerapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia dengan Traffic Separation System (TSS) di Selat Nusantara (yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok), membuat sejarah baru di kancah maritim global. (IMO) membuat TSS pada bulan Juni 2019 dan menerbitkan surat edaran IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337, yang menangani penerapan sistem pemisah lalu lintas dan tindakan rute terkait di Selat dan Selat Lombok.

TSS selat data dan selat lombok akan segera dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. Di kancah maritim global, pengusulan TSS Selat Sunta dan Selat Lombok telah berjuang selama lebih dari dua tahun .

Kementerian Perhubungan melalui Biro Angkutan Laut Umum telah banyak melakukan persiapan untuk implementasi TSS di Selat Tsang dan Selat Lombok. Pekerjaan, dan penegakan hukum. Artinya, Indonesia bersiap untuk menerapkan TSS di Selat dan Selat Lombok. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan R. Agus Purnomo di Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya, Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Singapura. Namun, TSS di Selat Malaka dan Singapura dimiliki oleh tiga (tiga) negara, sedangkan TSS di Selat Pengaturan dan Lombok hanya memiliki hak untuk mengawasi. Hal inilah yang menjadikan Indonesia negara kepulauan pertama di dunia yang mendapat persetujuan IMO untuk memiliki TSS, yang terdapat di ALKI (Selat Kepulauan Hindia) I dan ALKI II. Umum

Dalam waktu dekat, Administrasi Umum Angkutan Laut akan menyelenggarakan latihan patroli penegakan hukum di Departemen Keselamatan Jalan TSS Selat Willa dan Selat Lombok.Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah senam di atas meja. Latihan meja ini dilakukan untuk merancang kapal patroli KPLP yang diharapkan berdiri di Selat pada 23 Juni 2020, dan pemerintah sedang bersiap untuk melakukan komunikasi dan pergerakan kapal pemerintah dan latihan patroli penegakan hukum di bidang keselamatan jalan / 27 Juni 2020 Pelatihan basah setiap hari.

Dalam pendahuluannya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada aparatur Administrasi Umum Kemaritiman khususnya awak kapal yang berpatroli di kapal nasional dan para pejabat VTS. Proses perencanaan operasi patroli dan penegakan hukum di Selat Sunta dan Selat Lombok, serta koordinasi sistem dan integrasi Menurut undang-undang, dalam Administrasi Umum Pengiriman dan antara agen resmi. ) Dengan menurunkan kapal patroli KPLP beserta personelnya, berpatroli dan menegakkan hukum di wilayah kendali lalu lintas yang aman Selat Sunta dan Selat Lombok. Maritime Navigation Assistance Service (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS, dan persiapan panduan navigasi. Bekerja sama dengan RI, Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Oleh karena itu, Indonesia siap melayani komunitas maritim global ketika TSS Selat Sunta-Selat Lombok dilaksanakan pada 1 Juli 2020. Ini merupakan peran aktif.” Kementerian Perhubungan telah memberikan kontribusi nyata untuk mendukung keselamatan dan global Keamanan transportasi laut menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia. “

Post a comment