Dengan diberlakukannya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, maka biaya angkutan kapal yang melintas akan dibebaskan

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan mengklaim kapal-kapal yang melewati Traffic Separation System (TSS) Selat dan Selat Lombok tidak dipungut biaya apapun. Indonesia khususnya kawasan pada jalur ALKI telah diatur oleh hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. -Peraturan yang ditetapkan terikat oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun (2002) tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat asing untuk melaksanakan hak lintas di alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang telah ditentukan. . -Diblokir oleh negara pantai. Selain itu, “United Nations Convention on the Law of the Sea” juga mengatur bahwa kapal asing yang melintasi perairan wilayah nasional tidak dikenakan biaya transit, “kata Direktur Navigasi Henka Ankasawan di Jakarta (20/6). , “Konvensi Hukum Laut” juga menetapkan bahwa hanya kapal asing di perairan lintas batas yang dapat dikenakan biaya tertentu untuk membayar layanan tertentu yang diberikan kepada mereka. Layanan, pengisian bahan bakar dan air minum, penyimpanan bahan dan pengelolaan sampah Serta perawatan dan perbaikan bawah air.

“Biaya dari biaya tersebut tentunya ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ada di” ”tambah Hengki. “Pada prinsipnya TSS Sun Dazhou menguasai jalur laut Selat Lombok hanya untuk meningkatkan keselamatan. Pelayaran juga melindungi lingkungan laut di kedua sisi kedua selat tersebut.

Diskusi pengembangan jasa laut dengan Sungai Soda dan Selat Lombok Terkait, diperlukan penelitian lebih lanjut dari segi komersial, perencanaan tata guna lahan, keselamatan dan keselamatan laut.

Seperti yang kita ketahui bersama, TSS Selat dan Lombok akan segera dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. Manfaat ini Persetujuan Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia dengan TSS sebagai perwakilan dari International Maritime Organization (IMO) milik ALKI I dan ALKI II.

Ini adalah proses dua langkah bagi Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan yang sukses. Selama lebih dari setahun, ia dan usulan TSS Selat Lombok itu diusulkan untuk diterima negara-negara anggota IMO. (*)

Post a comment