DPP mendukung penuh anggaran eselon satu Kementerian Sosial

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kedelapan DPR RI mendukung penuh usulan anggaran yang diajukan oleh unit eselon I (UKE) Kementerian Sosial. Dalam sidang tersebut dibahas draf anggaran Kementerian Sosial, dimana pagu anggaran bantuan teknis tahun 2021 sebesar 92.817.590.590.291.000. Jenderal Hartono Lalas mengatakan: 817 triliun, alokasi anggaran terbesar masih terfokus pada prioritas nasional rencana perlindungan sosial yang mencapai Rp. 91. 985 985 946000 atau 98,04%, sisanya digunakan untuk dukungan manajemen.

“Anggaran perlindungan sosial yang telah diumumkan Rp 91.005 985.946.000 atau 98,04% yang disalurkan di masing-masing unit kerja Eselon I” Sekretaris RDP Hartono Laras berdiskusi di ruang rapat komite kedelapan yang dihadiri inspektur jenderal ” Perdalam pembahasan R / K Ta RKA 2021 serta permasalahan dan solusinya saat ini “. Dirjen dan Kepala BP3S (14/9) Dalam penjelasannya, masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan yang diterjemahkan menjadi respon terhadap pandemi Covid-19 dan penguatan AIDS. Program respon untuk respon virus bekerja. ng tertunda.

Karena selain program kartu sembako, Departemen Penanggulangan Kemiskinan (PFM) akan menetapkan anggaran program bantuan sosial tunai sebesar 10 juta KD pada tahun 2021. Administrasi Umum Ilmu Sosial dan Politik – Melanjutkan harapan keluarga berencana dan perluasan komponen PKH, untuk Administrasi Umum Rehabilitasi Sosial, memperkuat pendampingan Rehsos (perhatian) kepada UPT, UPT mengelola 5 kelompok binaan, serta sarana dan prasarana pusat rehabilitasi, pemberdayaan sosial Administrasi Umum Quanzhou akan mempertimbangkan kembali mengubahnya menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan pusat kesehatan komunitas. -Saat yang bersamaan, BP3S akan memulai pembangunan gedung Poltekesos Bandung pada tahun 2021. Pembangunan gedung telah dimulai pada tahun 2018. Inspektorat Jenderal akan memperkuat pengawasan dan pendampingan rencana tersebut, termasuk pemantauan hasil pengawasan. -Selain itu, Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus pada pengelolaan data perlindungan sosial (DTKS) yang terintegrasi. Dalam pagu anggaran untuk tahun anggaran 2021, sebagai bagian dari peningkatan DTKS, 1.355.917.176.000 rupee India dialokasikan untuk pengelolaan data, sistem, dan teknologi informasi jaminan sosial. Perluas cakupan, yaitu hingga 60% dari populasi berpenghasilan tertinggi. Sekretaris Jenderal menyatakan: “Persentase ini setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 orang.”

Usulan untuk meningkatkan DTKS ini telah didukung secara luas oleh seluruh anggota Komite Kedelapan. Dengan DTKS yang berkualitas, masyarakat yakin bahwa ketepatan sasaran bantuan dan efektivitas rencana dapat ditingkatkan.

Post a comment