Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan: Kerja sama untuk memperbaiki lingkungan: restorasi wajib IPPKH pemilik DAS

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemulihan DAS merupakan upaya pemulihan lingkungan dan merupakan bagian dari rencana pembangunan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Groom Amin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemulihan kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemegang IPPKH harus merestorasi DAS, karena sangat penting tidak dapat mendukung kewajiban memperbaiki lingkungan. Hanya pemerintah pusat atau daerah yang bertanggung jawab. Semua elemen perlu bekerjasama atau “crowdsourcing”, artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan posisinya. Pemulihan dan restorasi vegetasi setelah kegiatan penambangan. Selain itu, setiap pemegang IPPKH wajib memulihkan daerah tangkapan air di luar cakupan izin untuk memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan lindung. Daerah aliran sungai belum berkurang, ”kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam rangkaian webinar, Senin (7/9/2020).

Menteri Siti menambahkan, pemerintah khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan penduduk, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan perbaikan lingkungan.Selama ini, terdapat 1.039 unit IPPKH aktif atau setara dengan 500.131 hektar lahan yang terbagi dalam dua kategori utama yaitu pertambangan IPPKH seluas 445.953 hektar. , IPPKH non pertambangan meliputi area seluas 370, seluas 440.54.178 hektar.Salah satu manfaat langsung yang diperoleh negara melalui penerbitan IPPKH adalah Penerimaan Negara Bukan Keuangan (PNBP) tahun 2009 hingga Agustus 2020. Total penerimaan Rp 10,9 triliun. -Dalam seluruh kewajiban merestorasi DAS seluas 560.719 hektare, sudah dilakukan kegiatan penanaman 105.202 hektare, apalagi sejak 2020 hingga Agustus, DAS dengan hutan buatan sudah dipugar mencapai 10.393 hektare. .- — “Konsep restorasi DAS ke depan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga dengan memilih jenis tumbuhan lain selain tumbuhan hutan dan jenis pohon serba guna guna meningkatkan perekonomian masyarakat. (MPTS), khususnya pohon buah-buahan. Menteri Hitti menyimpulkan. Hudoyo, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Perlindungan Hutan, Sigit Hardwinarto, Dirjen Planologi Hutan dan Pengelolaan Lingkungan, Wiratno, Dirjen Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Bapak R. Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (SKK) Julius Wiratno, Asisten Operasi Migas, berkumpul Hampir 500 peserta dari LHK Pusat, LHK UPT Dinas, Dinas Kehutanan dan Pinjaman Provinsi, pemegang izin pemanfaatan hutan, dan tim media tertulis dan elektronik termasuk televisi nasional. (*)

Post a comment