Menghadapi dampak pandemi, Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan rencana untuk mengembangkan dan memperluas lapangan kerja

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka mengambil langkah strategis untuk mengatasi Covid-19, Kementerian Ketenagakerjaan telah mencanangkan rencana untuk membantu mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja melalui Internet Social Security (JPS). Fauziyah mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga melemahkan perekonomian yang ditandai dengan berkurangnya output, berkurangnya tenaga kerja, dan berkurangnya daya beli masyarakat. Ida berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (3/10).

Salah satu program JPS Kementerian Ketenagakerjaan, yang meliputi program wirausaha mandiri tenaga kerja dan program kreasi padat karya, yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menghindari atau mengurangi pandemi. Dampak. Pelaku usaha kecil memanfaatkan sumber daya alam dan manusia di sekitarnya untuk meningkatkan kreativitas dan mentransformasikannya menjadi produk yang memiliki nilai jual di pasar dalam negeri; kedua program ini juga bertujuan untuk mendukung inovasi produk industri kecil yang pada akhirnya dapat membantu masyarakat. Bertahan di Covid katanya. Bahkan selama periode -19, ia menjadi kekuatan ekonomi baru di wilayah tersebut. Ciptakan dan perluas peluang kerja. Kata Suhartono. “Meski likuiditas saat ini terbatas, ia berharap hasil karya wirausaha baru dapat berkembang dan diterima secara luas oleh pasar.” Lanjutnya, karena wirausaha baru tidak hanya dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga menciptakan lingkungan sekitar. kesempatan kerja. Kewirausahaan melibatkan 39.700 orang, kelompok padat karya 1.091 orang, dan 21.820 orang.

Penerima manfaat akan mendapatkan pelatihan berkelanjutan dan akan dibantu langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja. –Acara ini mempertemukan 50 peserta offline dan 950 peserta online, diantaranya sebanyak 61 kelompok masyarakat dari Provinsi Banten; sebanyak 304 kelompok masyarakat di Provinsi Jawa Barat; sebanyak 250 di Provinsi Jawa Tengah Kelompok masyarakat; di Provinsi Jawa Timur terdapat 328 kelompok masyarakat; Provinsi Lampung memiliki tidak kurang dari 37 kelompok masyarakat; dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 20 kelompok masyarakat.

Post a comment