Pemerintah mengeluarkan PP tentang pelonggaran iuran BPJS ketenagakerjaan

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pada hari Senin, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian jika terjadi bencana virus Corona (Covid-19) yang tidak wajar menyebar. Kontribusi untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan (31 Agustus 2020). — PP tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan peserta saat terjadi wabah Corona (Covid-19), kelangsungan usaha dan keberlangsungan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja dapat terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih. Keadaan semakin parah akibat pandemi Covid-19, “kata Menaker Ida kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (9/8/2020). -Menaker Ida menjelaskan, PP No. 49/2020 merilis tiga jenis BPJS Ketenagakerjaan Jenis-jenis pengurangan dan pembebasan biaya.

Pertama-tama, jangka waktu pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bulanan, pembayaran Jaminan Jiwa (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Hari Tua (JP). Awalnya harus bulan berikutnya. Pembayaran antara tanggal 15 dan 30.

Kedua, iuran JKK dan tunjangan pembayaran JKM menyumbang 99% dari kewajiban pembayaran bulanan.Ketiga, pembayaran bulanan 99% dari iuran JP tertunda. : “Pemberian keleluasaan ini dimulai dari Agustus 2020 hingga Januari 2021 dengan sumbangan untuk skema jaminan sosial ketenagakerjaan. “Penerima gaji yang telah membayar upah sebelum Agustus 2020 akan mendapat manfaat setelah membayar iuran JKK dan JKM sebelum Juli 2020.

“ Dengan adanya penyesuaian tenaga kerja dan iuran sosial, peserta akan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan Hak atas kesejahteraan akan terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -Undangan, ”ucapnya.

Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida, untuk pemberi kerja, peserta yang dibayar dan peserta non gaji, santunan JKK dan JKM dibayarkan pada Agustus 2020 atau bulan depan, dan Ada kelebihan, santunan JKK dan JKM yang diperhitungkan untuk membayar santunan JKK dan santunan JKM selanjutnya.

Menteri berharap PP tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta ketenagakerjaan dan jaminan sosial serta mengurangi beban pengusaha dan peserta. Burden en memenuhi kewajiban membayar perusahaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mengalokasikan dana selama bencana, dan COVID-19 tidak akan menyebar.

Post a comment