Hub Direktur Jenderal berpartisipasi dalam webinar tentang hukum laut

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Penjaga Pantai dan Laut (KPLP) mengikuti webinar Hukum Laut yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Angkatan Laut RI dengan tema identifikasi kawasan perlindungan lingkungan laut. Webinar dibuka oleh Laksamana Kresno Buntoro selaku Kepala Badan Hukum Angkatan Laut Indonesia dan dilengkapi oleh berbagai narasumber dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pangkalan Angkatan Laut Banten, kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab di penghujung acara.

Konsultan bertanggung jawab untuk menjelaskan mekanisme dan pengertian penetapan kawasan laut sensitif khusus (PSSA) dan kawasan perlindungan laut (KKP).

PSSA adalah mekanisme yang digunakan oleh negara pantai untuk melindungi lautnya dari pengaruh negatif kegiatan pelayaran internasional.

“Indonesia mendaftarkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili di Selat Lombok sebagai P Ahmed, mengatakan bahwa SSA menghadiri sesi ke-72 dari International Maritime Organization on the Marine Environment Protection Committee (MEPC) Agenda Agenda Memperhatikan penandaan kapal bawah air atau fasilitas yang dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memperhatikan ruang bebas saat pembuatan lubang intip tanpa merusak gedung atau fasilitas SBNP dan fasilitas telekomunikasi maritim. Atau “Jembatan dan koridor yang digunakan untuk memasang kabel dan jaringan pipa bawah laut. “Menurut Pasal 127, pada tahun 2010, peraturan pemerintah tentang navigasi 5 menginstruksikan pembangunan atau instalasi bawah air, dan mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 129 Tahun 2016 tentang Alur Laut, Kapal dan / atau Sarana Perairan, “kata A. hmad.

Penerapan PSSA tentang manfaat menjaga lingkungan laut, yaitu mengatasi kerentanan kerusakan akibat transportasi internasional dan meningkatkan Keselamatan maritim dan mempromosikan pelaporan, meningkatkan kesadaran publik dan pelaut tentang kepekaan dan risiko transportasi, dan mencegah pelanggaran yang tidak terdeteksi. Ahmed mengatakan: “Menerapkan PSSA dapat meminimalkan aktivitas pengiriman Potensi ancaman seperti navigasi, polusi yang disengaja atau tidak disengaja, dan kerusakan fisik pada habitat bawah air.

Selain itu, Ahmed juga menjelaskan kepada Marine Protected Area (MPA) / Kawasan lindung adalah kawasan yang ditentukan oleh peraturan nasional untuk melindungi lingkungan tertentu. ”Perairan pedalaman, perairan teritorial dan pulau-pulau yang belum mendapat persetujuan IMO Perairan, ”kata Ahmad.

Se sebagai referensi, beberapa kawasan lindung di perairan Indonesia, yaitu perairan Pulau Pieh, Perairan Kepulauan Anambas, Perairan Gili Anyer, Gili Meno dan Gili Trawangan Air Trawangan, Air Laut Sawu, Air Kepulauan Kapoposang, Air Laut Banda, Air di Tenggara Kepulauan Aru, Raja Ampat ) Air, Perairan Pulau Waigoo dan Paddo. (*)

Post a comment