Sengketa Penerimaan Mahasiswa Baru DKI Jakarta Segera Dituntaskan

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dalam beberapa tahun terakhir, kontroversi penerimaan mahasiswa baru DKI di Jakarta menjadi berita utama karena mendapat protes dan penolakan dari orang tua.

Akibat usia, protes dan penolakan orang tua siswa telah terjadi pada standar Persyaratan Masuk Calon Mahasiswa Baru (PPDB) 2020 untuk pemekaran di DKI Jakarta, menyebabkan banyak calon siswa gagal.

Aksi protes ini berujung aksi protes di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (29 Juni 2020).

Arist Merdeka Sirait, ketua Dewan Anak Nasional yang berpartisipasi dalam protes, menyatakan penolakannya terhadap penerapan sistem seleksi siswa berbasis usia baru di Australia untuk semua jalur alternatif, terutama jalur zonasi , Telah ditunjukkan dalam keputusannya. Biro Pendidikan DKI Jakarta No. 501/2021. Para orang tua menilai Peraturan Kadisdik Nomor 501/2020 tentang PPDB tahun ajaran 2020/2021 tidak tepat karena memilih siswa berdasarkan usia.

Selain itu, kuota jalur zonasi hanya 40%. SMA dalam PPDB juga dinilai bertentangan dengan Pasal 11 ayat 2 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang mewajibkan jalur zonasi mewakili minimal 50% dari kapasitas sekolah. – — Tafsir Kemendikbud atas Permendikbud Edisi 44 2019 – Sutanto menjelaskan dalam perbincangan dengan para orang tua bahwa Permendikbud edisi 44 tahun 2019 membutuhkan sekurang-kurangnya 50% pemisah. Ke depannya, semua siswa yang dekat dengan sekolah dapat menikmati kuota ini.

“Konsep sekolah negeri menunjukkan bahwa pemerintah ada untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sekarang, sekolah negeri mengutamakan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya, misalnya sekolah di Jakarta. Di utara, calon siswa di utara Jakarta mendapat prioritas , Lainnya selangkah lebih maju, “kata Sutanto. “-Pada saat yang sama,” kuota klaim (rumah tangga miskin) adalah 15%, dan jalur transmisi 5%. Kemudian yang tersisa hanyalah menerapkan rute dan menyesuaikan kuota untuk rute lain. Sutanto mengatakan Permendikbud memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi setiap daerah secara detail melalui juknis PPDB. . Pemerintah daerah dapat menambah jumlah ketiga jalur utama dalam PPDB selama tidak di bawah batas minimum.

Umur bukanlah syarat utama

Padahal, menurut Sutanto, syarat umur merupakan syarat Permendikbud selanjutnya. Dia mencontohkan, syarat utamanya adalah keempat jalur tersebut.

“Ini patokan pertama yang digunakan, dan usia adalah syarat berikutnya. Oleh karena itu, syarat utamanya adalah empat hal itu,” kata Sutanto. -Polisi tiang PPDB untuk jalur wilayah DKI Jakarta-Menurut Sutanto, pihaknya memberikan solusi sengketa PPDB kepada Pimpinan DKI Jakarta Disdik Nahdiana di Jakarta, Jumat (6/6/2020). Solusi pertama adalah memperbanyak jumlah siswa di kelas, misalnya untuk satu kelas SMA idealnya 36 siswa ditambah menjadi 40.

Kedua, tambahkan siswa dengan jumlah ruang kelas yang ideal sehingga siswa dapat ditambahkan ke kelas secara otomatis.

Ketiga, dengan bantuan kartu ke Jakarta, siswa pindahan yang tidak ditampung di PPDB DKI Jakarta ke sekolah swasta.

“Ketiga hal ini solusi yang kami usulkan, dan itu hanya butuh waktu,” kata Sutanto.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi jembatan keinginan para orang tua siswa.Berdasarkan hasil tersebut, salah satu orang tua mengatakan bahwa Pemprov DKI di Jakarta langsung menetapkan persyaratan PPDB berdasarkan usia. Mereka meminta PPDB dibatalkan karena bertentangan dengan Permendikbud pada 2019.

“Memang benar usia ini memang usia terakhir di Permendikbud, tapi yang langsung dilakukan DKI Jakarta adalah pembatasan usia, jadi PPDB harus dibatalkan karena orang tua mengatakan:“ Ini melanggar Permendikbud. “Terkait hal ini, Sutanto memastikan Kemendikbud mengaitkan keinginan orang tua dengan itu .-” Kemendikbud akan mengaitkan masalah parenting dengan Kementerian Pendidikan DKI Jakarta yang merupakan hasil audiensi hari ini. Sutanto mengatakan .

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus aktif memenuhi harapan para orang tua agar bisa mencari cara untuk menyelesaikan sengketa PPDB.

Post a comment