Untuk mempromosikan implementasi izin AIS, Asosiasi Nelayan mengucapkan selamat kepada Kementerian Perhubungan

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Komunitas nelayan Kabupaten Pati di Jawa Tengah tergabung dalam Asosiasi “Mitra Nelayan Sejahtera”. Terima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang telah memberikan izin sederhana pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM 58 tahun), tentang pemasangan dan pengaktifan Automatic Identification System (AIS) untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia.

Baca: Kementerian Perhubungan Hentikan Pembayaran Pajak Kendaraan Logistik dan Angkutan

Terima Kasih dan Apresiasi, oleh Presiden Eko Budiyono, mitra nelayan makmur, menyurati langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Asosiasi Nelayan Mitra Nelayan Sejahtera mengungkapkan rasa terima kasihnya, antara lain kepada Direktorat Angkutan Laut Dir Direktorat Jenderal Navigasi untuk memudahkan dan membantu dalam mengajukan permintaan Nomor Induk Pelayanan Bergerak Maritim (MMSI) di kapalnya yang merupakan salah satu kebutuhan operasional utama dari Automatic Identification System (AIS). . Pengawas Navigasi Hengki Angkasawan menjelaskan, penetapan nomor MMSI merupakan salah satu izin elektronik terkait telekomunikasi maritim dan diberikan oleh Biro Navigasi melalui sistem online. Cepat, mudah, dan gratis. Jika semua persyaratan sudah dipenuhi secara online, maka pemohon bisa langsung menerima dan mencetak izin yang dibutuhkan dalam waktu satu jam, ”jelas Hengki.

Baca: Dukung Kementerian Perhubungan dan Pariwisata mengevaluasi mengemudi elektronik di Yogyakarta Uji Coba – Terkait lisensi online / e-license Biro Navigasi, mereka sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2015. — Selain itu, kata Hengki, dalam rangka mendukung implementasi implementasi Permenhub Nomor 20197 tentang aktivasi sistem identifikasi otomatis Bulan PM dan Keputusan Nomor 58 Tahun 2019. Di kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia, Biro Navigasi memberikan bantuan kepada saudara-saudara dan memberikan petunjuk kepada pemangku kepentingan tentang izin / izin elektronik online, yang ditentukan berdasarkan penerapan peraturan ini Surat penegasan nomor MMSI. Dan selalu memberikan penjelasan kepada stakeholders yang membutuhkan, termasuk nelayan yang membutuhkan izin MMSI. ”Pihaknya berharap seluruh penandatangan izin online / izin elektronik terkait telekomunikasi maritim bisa segera. Mengambil tindakan. Kunjungi situs web resmi yang dikonfirmasi atau hubungi Biro Navigasi melalui informasi kontak yang disediakan.

Baca: Dukung Dinas Pariwisata Bali Kementerian Perhubungan untuk uji ulang pilot elektronik di perairan Benoa

Selain penetapan nomor MMSI, beberapa izin yang ditetapkan Biro Navigasi juga termasuk persetujuan pemasangan / pembuatan kapal-3 Peralatan navigasi yang disediakan oleh para pihak, perjanjian pengoperasian Vessel Traffic Service (VTS) non-DJPL / LPT, persetujuan frekuensi maritim operasi non-DJPL / LPS VTS, pengajuan izin komunikasi data LRIT, otorisasi penghitungan layanan telekomunikasi di layanan seluler, Kode Identifikasi Badan Otorisasi Akuntansi Maritim (AAIC) pada prinsipnya digunakan untuk menetapkan otorisasi VTS non-DJPL / LPS dan menentukan otorisasi frekuensi maritim untuk komunikasi radio kapal.

Post a comment