Kementerian Dalam Negeri menghormati proses pemakzulan Bupati Jamber Faida

Kilas Kementerian

Nairobi TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menghormati prosedur politik yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur terkait isu pemakzulan Je Jember Faida, dan mengutarakan pendapatnya dalam rapat paripurna.

“Kementerian Dalam Negeri menghormati proses politik yang terjadi di Kabupaten James sebelum Mahkamah Agung (MA) mengambil keputusan,” kata ketua pemberitaan tersebut. Pusat Bahtiar Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen) di Ambon, Kamis (23/7/2020). : Kementerian Dalam Negeri mengikuti pelaksanaan kompetisi inovasi daerah untuk beradaptasi dengan perubahan baru – tidak hanya itu, keputusan bersama pada rapat paripurna DPRD juga akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diuji materi dan bukti untuk membuktikan apakah pemberhentian Bupati James sudah cukup. Oleh karena itu, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga menghormati prosedur hukum yang berlaku saat ini.

“Nanti dia bilang akan diadili di Mahkamah Agung. Kami tinggal menunggu prosedurnya. Intinya, kami menghormati prosedur politik dan hukum yang sedang berjalan,” jelas Bahtiar.

Selama ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman kebijakan di Kabupaten Jember.

Baca: Kementerian Dalam Negeri dan Kemitraan tandatangani nota kesepahaman untuk reformasi pemerintahan

Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Jember tidak memiliki Perkada tentang APBD, dan hanya ada satu Perkada yang menggunakan APBD, jadi harus dari Jawa Timur Gubernur membantu dia dalam pengesahan Perkada pada APBD.

PAPBD menyetujui tahun anggaran 2018 secara bersama, ujarnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan peran gubernur sebagai pusat pemerintahan W Akil, mendorong pemeriksaan sesuai dengan SPT gubernur, dan segera melaporkan hasil peninjauan, serta mendorong tim peninjau untuk menggunakan bansos sebagai peninjau kandungan. Kegagalan mencapai kesepakatan bersama dengan APBD 2020 sesuai tahapan dan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dapat memberikan sanksi kepada Bupati Jember. Dia menjelaskan, sanksi pelanggaran administrasi akan diumumkan setelah menerima hasil peninjauan tim yang terdiri dari Gubernur Provinsi Jawa Timur. ——Ketentuan pemberhentian kepala daerah sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (*)

Post a comment