Mengatasi masalah keimigrasian, Rp 41 triliun digunakan untuk pekerjaan padat uang

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Desa, Daerah Miskin dan Menteri Imigrasi Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menyatakan, sisa dana desa sebesar 41 triliun rupiah akan digunakan untuk Program Kerja Tunai Intensif (PKTD). .

Sebelumnya, dana desa lebih banyak digunakan untuk pengelolaan Covid -19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Setelah penyelenggaraan BLT, kami akan fokus pada dana desa yang masih tersedia di desa sekitar Rp 41 triliun. Diperkirakan akan kami pandu ke Menteri Harim pada Selasa (28/7/2020). Berbicara dalam jumpa pers virtual di Jakarta. -Baca: Mendes: Penyaluran Dana BLT Desa Tidak Akan 100%

Seperti kata dia, Gus mengatakan selain rebound ekonomi pedesaan, PKTD juga menyasar para pendatang. Sebuah survei dilakukan terhadap mobilitas perdesaan.Menurutnya, PKTD terbukti efektif menurunkan angka kemiskinan di perdesaan.

Seperti diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Maret hingga Maret 2019 Pada periode ini, angka kemiskinan di pedesaan turun menjadi 0,03% pada tahun 2020. Berbeda dengan angka kemiskinan di perkotaan yang justru meningkat 0,69%. Dr. Honoris Causa dari UNY mengatakan, hasil tersebut merupakan fakta yang menunjukkan bahwa pada Maret 2020 kemiskinan akan meningkat. Menurun .

Baca: Tenaga Kerja Tunai Pedesaan, Mesin Pemulihan Ekonomi Pedesaan-PKTD Sendiri Sudah Masuk Bidang Ekonomi Gus (Gus) mengatakan hingga 27 Juli 2020 rencananya sudah menyerap 785.845 laki-laki dan 54.870 perempuan Ia mengatakan: “Nah, upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh PKTD ini berdampak pada daya beli dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. — Bacaan: Mantan Menteri Keuangan mengusulkan kenaikan BLT menjadi Rp1 juta untuk menanggulangi Covid-19

Ia melanjutkan, arahan agar fokus penggunaan dana desa untuk PKTD sudah masuk dalam surat edaran Menteri Perdesaan. “Tentang besarnya cash work di daerah-daerah yang dilanda kemiskinan serta pembangunan dan migrasi daerah-daerah yang dilanda kemiskinan pada tahun 2020 melalui pemberdayaan ekonomi badan usaha pedesaan (BUMDes).” Ujarnya. (*)

Post a comment