Kelompok fokus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas solusi pembukaan lahan berbasis kearifan lokal

Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Izin pembakaran lahan berdasarkan UU No 32/2009 memicu beragam tafsir dan terkadang kontroversi karena diyakini melemahkan kemampuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi sebelum melakukan pembakaran lahan meliputi maksimal 2 hektar lahan per rumah tangga masyarakat adat yang bertujuan untuk menanam tanaman lokal dan menerapkan sistem proteksi kebakaran untuk mencegah penyebaran api ke wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya mencari solusi atas masalah tersebut melalui langkah-langkah aktif dan kooperatif, pertama-tama mendengarkan pendapat semua pihak, seperti perwakilan masyarakat adat di sivitas akademika. , Badan gotong royong, anggota Great Asian Community (Ornop), Republik Demokratik Rakyat dan DPRD, perwakilan berbagai kementerian / lembaga-untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan kelompok diskusi (FGD) bertajuk “Kearifan Lokal Solusi “” Membersihkan <2 hektar lahan dengan membakar ". FGD sebenarnya dilaksanakan pada Selasa pagi (14 Juli 2020).

Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin diskusi kelompok. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa penggunaan tinder untuk bercocok tanam dalam kegiatan pembukaan lahan merupakan kearifan lokal masyarakat adat pulau tersebut yang telah diwariskan dan dipraktekkan secara turun-temurun, khususnya Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. -Menurutnya, praktik pembakaran lahan oleh masyarakat adat harus ditempatkan dalam ruang lingkup regulasi yang tepat agar kearifan lokal dapat berperan aktif dalam membantu ketahanan pangan, keamanan dan keanekaragaman hayati, tanpa terpengaruh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lahan yang dibajak dan dibakar merugikan kepentingan umum. Wakil Menteri Aru mengatakan, untuk menjadi bagian dari solusi permanen untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, disebutkan “instruksi kepada presiden”.

Menanggapi diskusi tersebut, Willy M Yoseph yang juga merupakan ketua dari National Association of Dak Peoples (ICDN) mengatakan bahwa susunan kata dan hasil survey FGD dapat dijadikan sebagai masukan untuk review undang-undang yang mengatur perizinan masyarakat untuk membakar lahan terbatas. . Secara rinci, ini yang terbaik untuk kami, dan kami harus memiliki ide agar kami dapat membantu komunitas. “Persoalannya perlu diantisipasi adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat adat yang membakar lahan. -Beberapa pembicara menghimbau untuk tidak meniadakan kearifan lokal masyarakat karena kesalahan masyarakat, terlebih lagi karena kebijakan pemerintah terkait isu tersebut tidak sehat. Oleh karena itu, celah hukum mudah menimbulkan celah hukum.Setelah berdiskusi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyimpulkan bahwa secara umum para pembicara sepakat bahwa masyarakat sistem pertanian tradisional yang menggunakan teknologi pembakaran asli harus tetap dipertahankan, namun Harus ada adaptasi, inovasi dan teknologi untuk meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan.

Kesimpulan yang dibahas oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memunculkan pendapat dan kontribusi terhadap pandangan para pembicara, termasuk perlunya membangun tradisi Kebijakan khusus pemerintah terkait pertanian di setiap daerah masih mempertahankan tradisi dan praktek pertanian tradisional di pedesaan dalam RTRWP / RTRWK. Untuk membangun database yang lengkap dan efektif perlu dibangun database yang lengkap dan efektif sesuai dengan tipe ekosistem (dataran rendah dan dataran tinggi), ruang Sebaran dan jumlah pembudidaya tradisional menggambar peta wilayah, termasuk jenis tanaman, teknologi dan kearifan yang digunakan dalam praktik pertanian tradisional .. Terkait pertanian tradisional.

Selanjutnya, rencana dan anggaran harus ditingkatkan dan diperkuat, pemberdayaan teknologi, dan pengenalan Dan transferogi pengolahan lahan tidak mudah terbakar (PLTB), memperoleh hak pengelolaan hutan, bantuan intensif dan lainnya yang diberikan oleh kelompok tani tradisional yang padat seperti pemerintah dan swasta.

Selanjutnya, dukung dan siapkan spesifikasi dan standar teknis terkait transformasi dan peningkatan produktivitas lahan (SOP), sehingga petani tradisional dapat memperkenalkan dan menekankannya.

Selain itu, peserta diskusi juga meminta agar kegiatan pertanian tradisional selama ini tidak dimaknai secara terbatas. Hanya menanam padi, tetapi telah memberikan kontribusi positif bagi perlindungan dan keanekaragaman genetika (padi, sayuran, dll.), Budaya pertanian dan bagian dari identitas budaya negara. Hak kekayaan intelektual tradisional yang harus dilindungi dan dilestarikan dan tidak dapat dihilangkan dapat dihancurkan. Ia menambahkan: “Ini terkait dengan kompilasi narasi politik terkait pertanian tradisional.” “Kami dapat mengizinkan perwakilan dari semua bapak ibu yang berpartisipasi dalam diskusi ini bergabung dengan grup.” Bocor di ruang obrolan. Kontribusi ini menurutnya akan sangat berguna untuk memperkuat wacana politik yang akan disusun, sehingga dapat menjadi pertimbangan yang baik bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan terkait masalah ini ke depan. (*)

Post a comment