Hub Dirjen turut serta dalam implementasi webinar Law of the Sea

Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Penjaga Pantai dan Laut (KPLP) mengikuti webinar Hukum Laut yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum TNI AL dengan tema penetapan kawasan perlindungan lingkungan laut. Webinar dibuka oleh Laksamana Kresno Buntoro selaku Kepala Badan Hukum Angkatan Laut Indonesia dan dilengkapi oleh berbagai narasumber dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pangkalan Angkatan Laut Banten, kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab di penghujung acara.

Konsultan bertanggung jawab untuk menjelaskan mekanisme dan pengertian penetapan kawasan laut sensitif khusus (PSSA) dan kawasan perlindungan laut (KKP).

PSSA adalah mekanisme yang digunakan oleh negara pantai untuk melindungi lautnya dari pelanggaran yang berdampak negatif pada kegiatan pelayaran internasional.

“Indonesia mendaftarkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili di Selat Lombok sebagai P Ahmed, mengatakan bahwa SSA menghadiri sesi ke-72 International Maritime Organization on the Marine Environment Protection Committee (MEPC) Agenda Agenda Memperhatikan penandaan kapal bawah air atau fasilitas yang dibangun sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan memperhatikan pembangunan ruang bebas atau “pintu belakang” dengan tidak mengurangi gedung atau fasilitas SBNP dan fasilitas telekomunikasi maritim. Jembatan dan koridor untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. “Menurut Pasal 127, pada tahun 2010 peraturan pemerintah tentang navigasi 5 menginstruksikan pembangunan atau instalasi bawah air, dan menetapkan tata cara pekerjaan bawah air. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 129 Tahun 2016 tentang Alur Laut, Kapal dan / atau Sarana Perairan, ”kata A. hmad.

Manfaat penerapan PSSA untuk melindungi lingkungan laut adalah untuk mengatasi kerentanan kerusakan yang diakibatkan oleh transportasi internasional. Meningkatkan keselamatan maritim dan mendorong pelaporan, membuat publik dan pelaut sadar akan kepekaan dan risiko transportasi, dan mencegah pelanggaran yang tidak terdeteksi. Ahmed mengatakan: “Penerapan PSSA dapat meminimalkan aktivitas pengiriman. Potensi ancaman, seperti navigasi, polusi yang disengaja atau tidak disengaja, dan kerusakan fisik pada habitat bawah air.

Selain itu, Ahmed juga menjelaskan kepada Marine Protected Area (MPA) bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan oleh peraturan nasional untuk melindungi lingkungan tertentu.

“Indonesia dapat menetapkan langkah-langkah perlindungan dan MPA. “Perairan internal, perairan teritorial, dan perairan kepulauan yang belum mendapat persetujuan IMO,” kata Ahmad.

Se sebagai referensi, beberapa kawasan lindung di perairan Indonesia yaitu perairan Pulau Pieh, perairan Kepulauan Anambas, perairan Gili Anyer, perairan Gili Meno dan Gili Trawangan, serta Laut Sawu Perairan (Laut Sawu), Perairan Kepulauan Kapoposang (Kepulauan Kapoposang), Perairan Laut Banda (Laut Banda), Perairan Tenggara Kepulauan Aru (Aru), Perairan Raja Ampat (Raja Ampat), Seviji Perairan Kepulauan Waigeo dan Paddo. (*)

Post a comment